Loading

wait a moment

Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Bagikan Agenda:

Bimbingan Teknis dan Implementasi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pendahuluan :

PP 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan aturan pelaksanaan UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 17 angka 3, angka 4, angka 7, angka 9, angka 10, angka 20, angka 21, Pasal 18 angka 3, angka 21, Pasal 19 angka 4, angka 6, angka 10, dan Pasal 185 huruf b Undang-UndangNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan alas an dasar terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Penjelasan PP 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengatakan bahwa UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah muatan dari UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah dengan UU 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan. UU yang diubah tersebut merupakan landasan hokum penyelenggaraan penataan ruan gsecara nasional, sehingga perludi sinergikan dalam satu Peraturan Pemerintah.

Maksud Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam PP 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yaitu untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan yang termanifestasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, pemaduserasian antara Struktur Ruang dan Pola Ruang, penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta penciptaan kondisi peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang yang mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha.

PP 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengatur ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengawasan Penataan Ruang, Pembinaan penataan Ruang, dan kelembagaan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Februari 2021 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada tanggal 2 Februari di Jakarta.

Agar setiap orang mengetahuinya. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633

Tujuan Kegiatan :

  1. Mempercepat Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 dilingkungan Instansi Pemerintah/Perusahaan ;
  2. Untuk mempelajari dan memahami Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021;
  3. Untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan yang termanifestasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang
  4. Untuk melaksanakan perintah dari undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang cipta kerja

SASARAN AUDIENS/PESERTA AKTIF

  1. Pemerintah Daerah dan Sekretariat Daerah
  2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
  3. Legislatif Daerah (DPRD)
  4. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
  5. Aparatur Penegak Hukum (APH)
  6. PerguruanTinggi
  7. Perusahaan BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta
  8. Dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang

METODELOGI :

  1. Ceramah, Presentasi
  2. Diskusi, Tanya Jawab

JAKARTA

Rabu – Kamis / 28-29 April 2021

Hotel Novotel Mangga Dua Square – Jakarta | Jl. Gn. Sahari No.1, Ancol, Jakarta, Kota Jkt Utara

NARASUMBER

Dr. Muchtar Wahid

    (Pakar Hukum Agraria, Mantan Sestama BPN RI, MG & Partner Jakarta)

  Mohammad Machfudh Zarqoni, SIP.,MM.,MH

    (Widyaiswara Luar Biasa BPN RI, Konsultan Land Mapping)


INVESTASI

Rp. 3.850.000,- / peserta 

(Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah )

  • Materi / modul Diklat
  • Makan Siang dan Rehat coffe break 2x
  • Sertifikat Workshop

PENDAFTARAN


Pendaftaran Offline

  • Download Formulir Pendaftaran Peserta di sini
  • Isi formulir dengan lengkap
  • Kirimkan formulir pendaftaran yang telah diisi melalui Fax ke 021-4416142 atau email ke registrasi@pusdiknas.com atau admin@pusdiknas.com
  • Konfirmasi pendaftaran melalui telp.0811 996 9939 | 0812 1952 9399 (Yusuf)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke Bank BRI Nomor Rekening: 0522 01 000210 304 Atas Nama: Lembaga Pusat Studi Kebijakan Nasional. Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui Fax ke 021-22434915 atau email ke registrasi@pusdiknas.com atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Bila anda membutuhkan informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini, anda dapat menghubungi 0811 996 9939 | 0812 1952 9399 (Yusuf) atau layangkan email anda ke admin@pusdiknas.com.

Bagikan Agenda:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WhatsApp kami