BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL ”TEKNIK ANALISA PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RKPD, KUA, PPAS DAN PENYUSUNAN PELAPORAN’ (Berdasarkan UU No. 25/2004,  Perpres No. 79/2017 dan Permendagri No. 32/2017)

BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL

TEKNIK ANALISA PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

RKPD, KUA, PPAS DAN PENYUSUNAN PELAPORAN

(Berdasarkan UU No. 25/2004, Perpres No. 79 /201 7 Dan Permendagri No. 32/2017 )

JADWAL ACARA

HARI TANGGAL TEMPAT
Jakarta Sd sd. Sabtu 13 Sd. 15 Septembr 2018 Hotel Oasis Amir – Jak-Pus
SURABAYA Sd sd. Sabtu 27 Sd. 29 Septembr 2018 Hotel Arcadia Oleh Horison
Yogyakarta Sd sd. Sabtu 04 Sd. 06 Oktober 2018 The Grand Place Hotel – Yogya
Bali Sd sd. Sabtu 11 Sd. 13 Oktober 2018 Bliss Surfer Hotel –Kuta, Bali

Chek in: Rabu

Chek Out: Minggu

liar belakang:

  1. Pengelolaan dan Pelaksanaan Pemerintahan saat ini mencakup seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, DPRD, maupun Masyarakat.
  2. Pemerintah Daerah bersama DPRD bersama-sama diwajibkan Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Daerah, dengan berbagai program dan perencanaan Strategis yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat.
  3. Kurang sinerginya sama dengan perencanaan anggaran.
  4. Masih mengurangi pemahaman bersama-sama termasuk program yang bersifat komprehensif, mencakup simpul-simpul strategis.
  5. Masih termasuk dalam program pengembangan strategis pemerintah daerah.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pelatihan ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah.

  1. Kegiatan ini dirancang untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menganggaran daerah Provinsi / Kabupaten / Kota, serta memberikan petunjuk teknis untuk langkah, langkah-langkah, dan substansi penyusunan RKPD dan Renja SKPD, termasuk musrembang
  2. Memberdayakan dalam melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), sebagai landasan di dalam penyusunan program peningkatan strategi daerah
  3. Penghargaan dalam rangka sinergisitas program dan rencana kerja pemerintah dengan tahun 2018
  4. Member Kejelasan Arah Pembangunan, Berdasarkan Indikator Penciptaan Visi dan Misi Pembangunan Yang Telah Disepakati dan Mengintegrasikan Berbagai Dokumen di Daerah

 LANDASAN HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  4. PP Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 (Perubahan atas Permendagri No. 54 Tahun 2010 dan No. 8/2008), tentang  Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
  6. Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018.
  7. Perpres No. 79 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018.
  8. Permendagri No. 32 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

MATERI

Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan dalam Koridor Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU. No. 25 tahun 2004:

  • Tujuan dan Fungsi Perencanaan Pembangunan
  • Tahapan dan siklus Perencanaan Pembangunan
  • Sinkronisasi antar Perencanaan Nasional dan Perencanaan Daerah
  • Proses dan Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan

Reformasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran

  • Landasan Hukum, Definisi, dan Tujuan
  • Proses dan Tahapan
  • Pendekatan Perencanaan dan Penganggaran
  • Keterkaitan Hubungan Perencanaan dan Penganggaran
  • Sistem Kontrak Kinerja Perencanaan dan Penganggaran

Mekanisme dan Muatan Perencanaan dan Penganggaran (RPJP, RPJM, RKP, Renstra-Renja, RKA) & Kerangka Konseptual Sistem Perencanaan Strategis

Prosedur Penyusunan :

  • Standar Satuan Harga (SSH)
  • Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)
  • Analisa Satuan Belanja  (ASB)

Pemahaman Teknis dan Komprehensif Perencanaan dan Penganggran

  • Penyusunan Program dan Kegiatan Anggaran Berdasarkan Kewenangan dan Strategi Organisasi
  • Penyusunan Indikator Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan

Teknik Analisa dan Isu-isu Strategis (SWOT Analisis dan Peta Strategi)

NARASUMBER

TIM

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

BPKP RI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

INVESTASI

Biaya tampa Akomodasi Penginapan

Rp. 3.7500.000, – / peserta 

(Tiga juta tujuh ratus lma puluh ribu rupiah)

Biaya dengan Akomodasi Penginapan

Rp. 4.7500.000, – / peserta 

(Empat  juta tujuh ratus lma puluh ribu rupiah)

  • Materi / modul Diklat
  • Tas dan ATK
  • Flashdisk 4 GB
  • Sarapan Pagi dan Makan Malam (Bagi Yang Menginap)
  • Makan Siang dan Rehat coffe pecah 2x
  • Sertifikat Bimtek

PENDAFTARAN


Pendaftaran Offline

  • Unduh Formulir Pendaftaran Peserta di sini
  • Isi formulir dengan lengkap
  • Pendaftaran melalui email Fax  ke 021-2243 4373 atau email ke registrasi@pusdiknas.com atau admin@pusdiknas.com
  • Konfirmasi pendaftaran melalui telp. 0811 996 9939 | 0812 1952 9399 (Yusuf)

Pelatihan Pembayaran Biaya dapat dilakukan dengan 2 cara lain:

  • Transfer ke Bank BRI. Nomor Rekening: 0522 01 000210 304 Atas Nama: Lembaga Pusat Studi Kebijakan Nasional. Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan transfer melalui faks  ke 21-2243 4373 atau email ke registrasi@pusdiknas.com atau pada saat Registrasi Ulang di lokasi pelatihan.
  • Lakukan pembayaran di tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi pelatihan

Bila Anda ingin mempelajarinya lagi, Anda dapat menghubungi 0811 996 9939 | 0812 1952 9399 (Yusuf) atau layangkan email ke admin@pusdiknas.com .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.