Loading

wait a moment

BIMBINGAN TEKNIS: Terobosan dalam Upaya Fleksibilitas Pengadaan BLU/D Bidang Kesehatan Berdasarkan Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Bagikan Agenda:

BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL

Terobosan dalam Upaya Fleksibilitas Pengadaan BLU/D Bidang Kesehatan Berdasarkan Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

HARI

TANGGAL

TEMPAT

KAMIS – JUMAT 28–29 MARET 2019 HOTEL OASIS AMIR JKT PST
KAMIS – JUMAT 11 – 12 APRIL 2019 FAVE PASKAL HOTEL BANDUNG

PENDAHULUAN :

Aktivitas sebuah layanan publik, termasuk layanan kesehatan rujukan, tidak pernah lepas dari aktivitas belanja melalui pengadaan barang/jasa. Untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatannya, sebuah rumah sakit mewajibkan dirinya untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana layanan kesehatan yang cepat dan berdaya guna. Kegiatan tersebut membutuhkan sebuah tata kelola di bidang pengadaan barang/jasa.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 telah menjelaskan bahwa BLU dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah bila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi. Oleh karenanya, tata kelola pengadaan barang/jasa pada BLU/D sudah seyogyanya menjadi lebih responsif menjawab tantangan pelayanan yang semakin meningkat.

Semakin masifnya layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan, berdampak meningkatnya secara signifikan jumlah pasien di semua rumah sakit rujukan. Fenomena adanya pasien yang harus “parkir” dulu di fasilitas lain sebelum mendapatkan ruang di bangsal perawatan yang semestinya harus bisa diantisipasi bahkan dimitigasi dengan menggunakan pengadaan melalui pengadaan BLU/D.

Salah satu pasal dalam peraturan presiden terbaru, pengganti Perpres Nomor 4 Tahun 2015 (Pasal 16 Perpres Nomor 16 Tahun 2018), menyatakan bahwa peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah akan dikecualikan terhadap: (1) Pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum; (2) Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; (3) Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan (4) Pengadaan barang/jasa yang diatur dengan peraturan perundang- undangan lainnya.

Pengecualian ini merupakan sebuah terobosan luar biasa dalam praktik pengadaan yang diterjemahkan dalam regulasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BLU/D diharapkan mulai melakukan asesmen (penilaian diri) terhadap kebutuhan tata kelola pengadaan terbaik untuk ditetapkan.

Kesadaran yang perlu dibangun adalah bahwa banyak kebutuhan di lingkungan BLU/D yang sangat tergantung kepada jumlah pendapatan yang diterima. Pola belanja BLU/D juga dipengaruhi oleh alokasi belanja yang senantiasa fluktuatif dan tidak rigid sebagaimana pola belanja di birokrasi yang menggunakan dana APBN/D.

Selain itu, proses bisnis dalam layanan kesehatan juga sangat tergantung kepada pola penyakit, pola kasus, atau juga pola tindakan/layanan yang akan dilaksanakan di layanan publik.

Sebagai contoh ekstrim, dalam lingkungan BLU/D layanan kesehatan akan dijumpai kondisi cito. Kondisi cito didefinisikan oleh beberapa praktisi sebagai: “Sebuah kondisi yang sangat segera dan jika tidak diadakan/diperbaiki/ditangani akan mengganggu pelayanan rumah sakit atau berakibat akan membahayakan keadaan pasien/jiwa.”

Untuk meningkatkan pemahaman terkait hal tersebut, Pusat Studi Kebijakan Nasional telah menyiapkan Bimbingan Teknis Nasional dengan tema :” “Terobosan dalam Upaya Fleksibilitas Pengadaan BLU/D Bidang Kesehatan BERDASARKAN PERPRES NO.16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHtek”

NARASUMBER :

PROCUREMENT SPECIALIST – TOT LKPP
SAKSI AHLI TIPIKOR  SEKTOR PENGADAAN KESEHATAN

INVESTASI :

  • Tidak Menginap : Rp. 3.750.000,- / peserta (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)

  • Biaya Dengan Menginap : Rp. 4.500.000,- / peserta (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Penginapan 1 Kamar Untuk 2 Orang (Twinshare)

Fasilitas Peserta  meliputi :

  • Akomodasi Penginapan Selama Kegiatan 1 Kamar Untuk 2 Orang (Twin Share)
  • Tas & ATK
  • Flashdisk 4 GB (Softcopy Materi )
  • Materi / modul Diklat dan ATK (Flasdisk 4 GB)
  • Makan Siang dan Rehat coffe break 2 x
  • Sertifikat Pusdiknas

PROSEDUR PENDAFTARAN

Pendaftaran Offline

  • Download Formulir Pendaftaran Peserta di sini
  • Isi formulir dengan lengkap
  • Kirimkan formulir pendaftaran yang telah diisi melalui : Telp/Fax ke : 021-2243 6598 atau email ke registrasi@pusdiknas.comadmin@pusdiknas.com atau www.pusdiknas.com
  • Konfirmasi pendaftaran melalui telp.0811 996 9939 | 0812 1952 9399 (Yusuf)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke Bank BRI Nomor Rekening: 0522 01 000210 304 Atas Nama: Lembaga Pusat Studi Kebijakan Nasional. Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui Fax ke 021-22434915 atau email ke registrasi@pusdiknas.com atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Bila anda membutuhkan informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini, anda dapat menghubungi 0811 996 9939 | 0812 1952 9399 (Yusuf) atau layangkan email anda ke admin@pusdiknas.com.

Bagikan Agenda:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WhatsApp kami