Loading

wait a moment

Bimbingan Teknis: Penyederhanaan Administrasi Perpajakan bagi Bendaharawan Pemerintah Daerah & Bendahara Desa Sesuai PMK No. 231/PMK.03/2019

Bagikan Agenda:

NPWP BENDAHARA PEMERINTAH DAPAT DICABUT ??? BAGAIMANA CARANYA ?? BERARTI BENDAHARA PEMERINTAH TERMASUK BENDAHARA DI DINAS –DINAS TIDAK PERLU LAGI MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPOR PAJAK ??? IKUTI KEJELASANNYA PADA BIMBINGAN TEKNIS DENGAN TEMA: “ PENYEDERHANAAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN BAGI  BENDAHARAWAN PEMERINTAH Selengkapnya

Bagikan Agenda:

Pelatihan Nasional: Kebijakan dan Implementasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan (Berdasarkan PP. 24/2018, Permendikbud 25/2018 Dan SE Kemendikbud 05/2018)

Bagikan Agenda:

Pelatihan Nasional : KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIKSEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (Berdasarkan PP. 24/2018, Permendikbud 25/2018 dan SE Kemendikbud 05/2018) PENDAHULUAN ; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau disingkat Selengkapnya

Bagikan Agenda:

Workshop Nasional: Kebijakan dan Implementasi Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Berdasakan PERMEN ATR No. 9 Tahun 2019

Bagikan Agenda:

workshop Nasional : KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK  BERDASAKAN PERMEN ATR NO. 9 TAHUN 2019 LATAR BELAKANG Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu Selengkapnya

Bagikan Agenda:

Workshop Nasional Dua Hari: Kebijakan dan Implementasi Tenaga Kerja Asing (Expatriate) Di Indonesia

Bagikan Agenda:

WORKSHOP NASIONAL DUA HARI : KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI TENAGA KERJA ASING (EXPATRIATE) DI INDONESIA PENDAHULUAN : Tenaga Kerja Asing (TKA) sudah menjadi fenomena yang lumrah, tidak hanya dewasa ini yang disebut sebagai era globalisasi atau era perdagangan bebas antar kawasan, regionalisasi Selengkapnya

Bagikan Agenda:

BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL : Implementasi UU ASN Dalam Peningkatan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Guru Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota

Bagikan Agenda:

BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL Implementasi UU ASN Dalam Peningkatan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Guru Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota PENDAHULUAN : Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap pegawai Selengkapnya

Bagikan Agenda:

BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL “Implementasi PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Sistem Penilaian Kinerja ASN dengan Menggunakan Praktek Aplikasi Internet Wajib Bagi Semua SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota”

Bagikan Agenda:

BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL “Implementasi PP Nomor 30 THN 2019 TTG Sistem Penilaian Kinerja ASN Dengan Menggunakan Praktek Aplikasi Internet Wajib Bagi Semua SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota” PENGANTAR : Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun  2019 Tentang Sistem Penilaian Kinerja PNS yang diundangkan Selengkapnya

Bagikan Agenda:

PELATIHAN NASIONAL DUA HARI VALIDASI/VERIFIKASI METODA PADA ANALISIS MIKROBIOLOGI (Salmonella, E. Coli & Coliform, S. Aureus, listeria Monocytogenes, V. Cholerae , V. parahaemolyticus Enterococci)

Bagikan Agenda:

  PELATIHAN NASIONAL DUA HARI    VALIDASI/VERIFIKASI METODA PADA ANALISIS MIKROBIOLOGI (Salmonella, E. Coli & Coliform, S. Aureus, listeria Monocytogenes, V. Cholerae , V. Parahaemolyticus Enterococci)

Bagikan Agenda:

Bimbingan Teknis : PENGUATAN PERAN SPI DI BLU & BLUD SESUAI DENGAN SPIP DAN STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH”

Bagikan Agenda:

Bimbingan Teknis : PENGUATAN PERAN SPI DI BLU & BLUD SESUAI DENGAN SPIP DAN STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH” PENDAHULUAN : Satuan Pengendalian  Internal (SPI) adalah fungsi yang wajib dimiliki oleh BLU dalam menjamin akuntabilitas dan membantu manajemen dalam usaha mencapai Selengkapnya

Bagikan Agenda:
WhatsApp kami