Penawaran Diklat dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berbasis Computer)


JAKARTA

Angkatan I (Ke Satu) Selasa sd. Jum’at 23 sd. 26 Januari 2018
Angkatan II (Ke Dua) Selasa sd. Jum’at 20 sd. 23 Februari 2018
Angkatan III (Ke Tiga) Selasa sd. Jum’at 20 sd. 23 Maret 2018
Angkatan IV (Ke Empat) Selasa sd. Jum’at 17 sd. 20 April 2018
Angkatan V (Ke Lima) Selasa sd. Jum’at 22 sd. 25 Mei 2018
Angkatan VI (Ke Enam) Selasa sd. Jum’at 26 sd. 29 Juni 2018

Hotel LOSARI ROXY | Jl. KH.Hasyim Ashari No.41 – Jakarta Pusat

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, oleh karenanya penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa ini menjadi sangat penting. Namun, tidak kalah penting dari itu adalah urgensi pelaksanaan pengadaan yang efektif dan efisien serta ekonomis untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran.

Telah banyak sorotan diarahkan pada berbagai masalah di seputar pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah, antara lain karena banyaknya penyimpangan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya. Upaya pemberantasan korupsi khususnya di bidang ini hanya akan efektif jika diikuti dengan pencegahan dan upaya deteksi dini penyimpangan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar kasus tindak pidana korupsi yang menjerat rekanan penyedia barang/jasa pemerintah dan pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah (Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretaris Daerah, PA/KPA, PPK, dan panitia pengadaan) terjadi pada kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Rambu-rambu untuk mengatur kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sebenarnya sudah sangat lengkap sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun demikian, tidak semua orang menyadari adanya praktik-praktik tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana (korupsi) Secara normatif, prinsip pengadaan barang dan jasa menurut pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, dan adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan komitmen itu yakni melalui ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, sesuai amanat Perpres No.70 tahun 2012 bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), panitia/pejabat pengadaan diisyaratkan wajib memiliki sertifikat keahlian.

MATERI


HARI PERTAMA :

  • KEBIJAKAN DAN LANDASAN HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
    • Dasar Hukum, Ruang Lingkup, Prinsip Dasar dan Aturan Khusus Pengadaan
    • Etika Pengadaan
    • Pengendalian, Pengaduan dan Sanksi
  • Perbedaan Prinsip antara Perpres No. 70 tahun 2012 dan Keppres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa
  • MEKANISME DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
    • Perencanaan, Pemilihan Sistem Pengadaan, Penyusunan Pengadaan
    • Pemaketan dan Pengumuman Rencana Pengadaan
    • Jadual Pengadaan dan Pembentukan Panitia
    • Teknik Penyusunan HPS / Owner Estimate (OE) dan Aspek Hukum Kontrak

HARI KEDUA :

  • PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG, PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA LAINNYA
  • PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI

HARI KETIGA :

  • PELAKSANAAN PENGADAAN JASA SWAKELOLA
  • ASPEK HUKUM, FORMAT DAN PELAKSANAAN KONTRAK
  • SIMULASI DAN TRY OUT
  • PEMBAHASAN DAN HASIL EVALUASI TRY OUT

HARI KEEMPAT :

  • PERSIAPAN DAN PENGARAHAN UJIAN
  • UJIAN AHLI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH OLEH LKPP (GABUNGAN By DIPONEGORO COLECTION)
  • Penutupan & Chek Out Peserta

INSTRUKTUR


Ir. Ishak Musa, MM (Badiklat Provinsi Banten)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah (LKPP) Bappenas dan Instruktur yg berpengalaman

INVESTASI


Rp. 3.850.000,- / peserta 

(Tiga juta lima ratus ribu rupiah )

  • Materi / modul Diklat
  • Makan Siang dan Rehat coffe break 2x
  • Sertifikat Workshop

 

PENDAFTARAN


Pendaftaran Offline

  • Download Formulir Pendaftaran Peserta di sini
  • Isi formulir dengan lengkap
  • Kirimkan formulir pendaftaran yang telah diisi melalui Fax ke 021-4416142 atau email ke registrasi@pusdiknas.com atau admin@pusdiknas.com
  • Konfirmasi pendaftaran melalui telp. 0811 9969 939 – 0812 1952 9399 (Yusuf)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke Bank BRI Nomor Rekening: 0522.01.000210. 30.4 Atas Nama: Lembaga Pusat Studi Kebijakan Nasional. Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui Fax ke 021-4416142 atau email ke registrasi@pusdiknas.com atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Bila anda membutuhkan informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini, anda dapat menghubungi 0811 9969 939 – 0812 1952 9399 (Yusuf) atau layangkan email anda ke admin@pusdiknas.com.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *