Diklat dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden No. 70/2012


Angkatan VII (Ketujuh) | 18 sd. 21 Juli 2017
Angkatan VIII (Kedelapan) | 22 sd. 25 Agustus 2017
Angkatan IX (Kesembilan) | 12 sd. 15 September 2017
Angkatan X (Kesepuluh) | 17 sd. 20 Oktober 2017
Angkatan XI (Kesebelas) | 21 sd. 24 November 2017
Angkatan XII (Keduabelas) | 12 sd. 15 Desember 2017


Hotel Losari Roxy | Jln. Hasyim Ashari No.41, Gajah Mada, Jakarta, Indonesia 10150

ujian sertifikasi

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, oleh karenanya penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa ini menjadi sangat penting. Namun, tidak kalah penting dari itu adalah urgensi pelaksanaan pengadaan yang efektif dan efisien serta ekonomis untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran.

Telah banyak sorotan diarahkan pada berbagai masalah di seputar pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah, antara lain karena banyaknya penyimpangan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya. Upaya pemberantasan korupsi khususnya di bidang ini hanya akan efektif jika diikuti dengan pencegahan dan upaya deteksi dini penyimpangan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar kasus tindak pidana korupsi yang menjerat rekanan penyedia barang/jasa pemerintah dan pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah (Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretaris Daerah, PA/KPA, PPK, dan panitia pengadaan) terjadi pada kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Rambu-rambu untuk mengatur  kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sebenarnya sudah sangat lengkap sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun demikian, tidak semua orang menyadari adanya praktik-praktik tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana (korupsi) Secara normatif, prinsip pengadaan barang dan jasa menurut pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, dan adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan komitmen itu yakni melalui ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, sesuai amanat Perpres No.70 tahun 2012 bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), panitia/pejabat pengadaan diisyaratkan wajib memiliki sertifikat keahlian.

 

MATERI HARI PERTAMA


  • Kebijakan dan Landasan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Perbedaan Prinsip antara Perpres No. 70 tahun 2012 dan Keppres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa
  • Mekanisme dan Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

MATERI HARI KEDUA


  • Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa
  • Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultasi

MATERI HARI KETIGA


  • Pelaksanaan Pengadaan Jasa Swakelola
  • Aspek Hukum, Format dan Pelaksanaan Kontrak

MATERI HARI KEEMPAT


  • Persiapan dan Pengarahan Ujian
  • Ujian Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Oleh LKPP (Gabungan By Diponegoro Collection)

 

NARASUMBER


  • Ishak Musa, SE., MM | Badan Diklat Provinsi Banten
  • Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah (LKPP) Bappenas dan Instruktur yg berpengalaman

 

INVESTASI


Rp. 4. 850.000,- / peserta 

( empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah )

  • Akomodasi penginapan selama kegiatan ( Twin Share 1 kamar untuk 2 orang)
  • Materi / modul Diklat
  • Makan Siang dan Rehat coffe break 2 x
  • Sertifikat Workshop

 

Pendaftaran Offline

  • Download Formulir Pendaftaran Peserta di sini
  • Isi formulir dengan lengkap
  • Kirimkan formulir pendaftaran yang telah diisi melalui Fax ke 021-4401015 atau email ke registrasi@pusdiknas.com
  • Konfirmasi pendaftaran melalui telp. 0812-8485-8880 (Yusuf)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke Bank BRI Nomor Rekening: 0522 01 000210 304 Atas Nama: Lembaga Pusat Studi Kebijakan Nasional. Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui Fax ke 021-4401015 atau email ke registrasi@pusdiknas.com atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Bila anda membutuhkan informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini, anda dapat menghubungi 0812-8485-8880 atau layangkan email anda ke admin@pusdiknas.com.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *