Jadwal Bimtek dan Ujian Sertifikasi Ahli PBJ Semester Pertama Tahun 2019
| ANGKATAN | HARI | TANGGAL |
| Angkatan I | | Selasa s.d. Sabtu | | 22 s.d. 26 Januari 2019 |
| Angkatan II | | Selasa s.d. Sabtu | | 19 s.d. 23 Februari 2019 |
| Angkatan III | | Selasa s.d. Sabtu | | 19 s.d. 23 Maret 2019 |
| Angkatan IV | | Selasa s.d. Sabtu | | 23 s.d. 27 April 2019 |
| Angkatan V | | Selasa s.d. Sabtu | | 21 s.d. 25 Mei 2019 |
| Angkatan VI | | Selasa s.d. Sabtu | | 18 s.d. 22 Juni 2019 |
PENDAHULUAN
Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, oleh karenanya penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa ini menjadi sangat penting. Namun, tidak kalah penting dari itu adalah urgensi pelaksanaan pengadaan yang efektif dan efisien serta ekonomis untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran.
Telah banyak sorotan diarahkan pada berbagai masalah di seputar pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah, antara lain karena banyaknya penyimpangan dalam perencanaan, pelaksanaan,
maupun pengawasannya. Upaya pemberantasan korupsi khususnya di bidang ini hanya akan efektif jika diikuti dengan pencegahan dan upaya deteksi dini penyimpangan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar kasus tindak pidana korupsi yang menjerat rekanan penyedia barang/jasa pemerintah dan pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah (Gubernur, Bupati,
Walikota, Sekretaris Daerah, PA/KPA, PPK, dan panitia pengadaan) terjadi pada kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Rambu-rambu untuk mengatur kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sebenarnya sudah sangat lengkap sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun demikian, tidak semua orang menyadari adanya praktik-praktik tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana (korupsi) Secara normatif, prinsip pengadaan barang dan jasa menurut pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, dan adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan komitmen itu yakni melalui ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, sesuai amanat Perpres No.70 tahun 2012 bahwa Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK), panitia/pejabat pengadaan diisyaratkan wajib memiliki sertifikat keahlian.
SASARAN PELATIHAN
Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta akan :
- Memahami pedoman pelaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Keppres No. 70 Tahun 2012
- Memiliki kualifikasi yang cukup untuk memenuhi persyaratan sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa Pemerintah
- Menjadi pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah yang mampu menjalankan tugas sejalan dengan Kode Etik Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PESERTA PELATIHAN
Peserta berasal dari instansi pemerintah, departemen teknis maupun pemerintah daerah, serta kalangan swasta yang memiliki kepedulian/hubungan kerja sebagai penyedia barang/jasa pemerintah.
FASILITAS PESERTA
- Penginapan selama kegiatan (Twin Sharing) 1 kamar untuk 2 orang.
- Sarapan pagi, makan siang dan makan malam selama kegiatan
- Fasilitas Meeting di Hotel selama kegiatan.
- Perlengkapan Diklat : Tas, Modul, dan Alat Tulis
- Sertifikat Pelatihan.
MATERI
HARI PERTAMA :
- Pengantar Persiapan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Sesi 1
- Gambaran umum PBJ
- Prinsip, Kebijakan dan peraturan PBJ
- Para pihak terkait
- Pengantar Persiapan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Sesi 2 dan Tes Evaluasi
- Pengelolaan Dokumen
- Etika Pengadaan dan Good Governance
- Pengendalian dan Pengawasan
- Tes dan Evaluasi Materi
- Swakelola
- Perencanaan pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi swakelola
- Studi Kasus Swakelola
HARI KEDUA :
- Persiapan Pengadaan Barang / Jasa Sesi I
- Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan
- Penyusuan Spesifikasi dan HPS
- Persiapan Pengadaan Barang / Jasa I Sesi 2
- Jenis Kontrak PBJ
- Jaminan dan Sertifikat Garansi
- Tes dan Evaluasi Materi
- Persiapan Pengadaan Barang / Jasa 2 sesi 1
- Penilaian Kualitas
- Penetapa Metoda Pemilihan
- Persiapan Pengadaan Barang / Jasa 2 sesi 2
- Penetapan Metoda Penyampaian Dokumen
- Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan
- Penetapan Metoda Evaluasi Penawaran
- Penyusunan Dokumen
- Tes dan Evaluasi Materi
HARI KETIGA :
- Pelaksanaan 1 Sesi 1
- Pengumuman, Pendaftaran, Pengambilan Dok Pra Kualifikasi
- Penjelasan Dok Pra kualifikasi
- Pemasukan dan Pembuatan Dok Pra kualifikasi
- Evaluasi, penetapan dan Pengumuman Pra kualifikasi
- Pelaksanaan 1 Sesi 2
- Undangan / Pengumuman dan pengambilan Dok Pemilihan
- Rapat Penjelasan
- Sayembara
- Pemasukan dan Pembukaan Dok Penawaran
- Evaluasi Dok Penawaran Dok Barang / Jasa lainnya dan Pekerjaan Konstruksi
- Pelaksanaan 2 Sesi 1
- Evaluasi Dok Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultansi
- Penetapan dan Pengumuman hasil
- Pelelangan gagal dan Tindak lanjutnya
- Pelaksanaan 2 Sesi 2
- Penyusunan, persiapan dan pelaksanaan kontrak
- Pelaporan Dan Penyelesaian Pekerjaan
HARI KEEMPAT :
- Try Out dan Pembahasan (Simulasi 1 – Simulasi 4)
HARI KELIMA :
- Review Materi Hari ke 1 & Hari ke 2
- Pendayagunaan produk dalam negeri PHLN dan E-Procurement
- Review Materi Hari ke 3 dan Test Ulang
HARI KEENAM :
- Ujian Nasional Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP)
INSTRUKTUR
- Ir. Ishak Musa, MM (Badiklat Provinsi Banten)
- Mandar Trisno Hardisaputra, SE,MM
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah (LKPP)
INVESTASI
Rp. 4.500.000,- / peserta
(tanpa penginapan)
Rp. 6.000.000,- / peserta
(dengan penginapan 5 hari 4 malam twin sharing bedroom)
PENDAFTARAN
Pendaftaran Offline
- Download Formulir Pendaftaran Peserta
- Isi formulir dengan lengkap
- Kirimkan formulir pendaftaran yang telah diisi melalui Fax ke 021-4416142 atau email ke registrasi@pusdiknas.com atau admin@pusdiknas.com
- Konfirmasi pendaftaran melalui telp. 0811 9969 939 – 0812 1952 9399 (Yusuf)
Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:
- Transfer ke Bank BRI Nomor Rekening: 0522.01.000210. 30.4 Atas Nama: Lembaga Pusat Studi Kebijakan Nasional. Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui Fax ke 021-4416142 atau email ke registrasi@pusdiknas.com atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.
- Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training
Bila anda membutuhkan informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini, anda dapat menghubungi 0811 9969 939 – 0812 1952 9399 (Yusuf) atau layangkan email anda ke admin@pusdiknas.com.