Loading

wait a moment

Workshop Nasional Dua Hari: Kebijakan dan Implementasi Tenaga Kerja Asing (Expatriate) Di Indonesia

Bagikan Agenda:

WORKSHOP NASIONAL DUA HARI :

KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI TENAGA KERJA ASING (EXPATRIATE) DI INDONESIA

PENDAHULUAN :

Tenaga Kerja Asing (TKA) sudah menjadi fenomena yang lumrah, tidak hanya dewasa ini yang disebut sebagai era globalisasi atau era perdagangan bebas antar kawasan, regionalisasi maupun antar regional namun juga telah ada sejak dimulainya industrialisasi di muka bumi. Dilihat dari perkembangannya, latar belakang digunakannya TKA di Indonesia mengalami perubahan sesuai zamannya.

Tujuan pengaturan mengenai TKA ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah untuk menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi warga Negara Indonesia di berbagai lapangan kerja dan level. Karenanya dalam mempekerjakan TKA di Indonesia dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang ketat dimulai dengan seleksi dan prosedur perizinan hingga pengawasan.

Berlakunya UU 13 Tahun 2003 telah mencabut UU No. 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Bab VIII Pasal 42 sampai 49 UU 13 Tahun 2003 menjadi acuan dasar dalam hal penempatan TKA di Indonesia saat ini ditambah berbagai peraturan pelaksana. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Implementasi penggunaan tenaga kerja asing dari waktu kewaktu telah mengalami perubahan sampai dengan perubagan terakhir menjadi Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 10 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta PP No.24 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terpadu secara Elektronik melalui Online Single Submission (OSS).

TUJUAN

Training ini dilaksanakan untuk berbagi pengetahuan mengenai pengurusan ijin kerja dan ijin tinggal TKA untuk Perusahaan Perusahaan yang akan atau sedang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Indonesia sesuai dengan materi workshop di bawah ini.

  SASARAN

Managemen perusahaan terutama Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Corporate Legal, Staff SDM, Staff General Affairs, di Perusahaan Perusahaan Penanam Modal Asing dan Perusahaan yang bekerja sama dengan pihak Penanam Modal Asing dan Pemerhati Masalah Tenaga Kerja Asing

LINGKUP BAHASAN

Peraturan-peraturan sebagai landasan hukum penggunaan TKA:

  1. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya menyangkut BAB VIII tentang penggunaan TKA;
  2. Peraturan Pemerintah RI No.97 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
  3. Kepmenakertrans No. 223/Men/2003 tentang Jabatan-Jabatan Di Lembaga Pendidikan Yang Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi;
  4. Kepmenakertrans No. 12/Men/2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
  5. Kepmenakertrans No. 463/Men/2012 tentang Jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing Pada Perdagangan Besar dan eceran serta reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.
  6. Kepmenakertrans No. 40/Men/2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki oleh tenaga kerja asing
  7. Kepmenakertrans No. 354/Men/2013 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki oleh tenaga kerja asing Pada kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Minuman.
  8. Kepmenakertrans No. 356/Men/2013 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Tekstil.
  9. Kepmenakertrans No. 357/Men/2013 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Pakaian Jadi.
  10. Kepmenakertrans No. 358/Men/2013 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan.
  11. Kepmenakertrans No. 359/Men/2013 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Barang Logam Bukan Mesin dan Peralatannya
  12. Undang Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian
  13. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
  14. Permenaker No 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Mempergunakan Tenaga Kerja Asing
  15. Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Hukum Ketenagakerjaan Indonesia memberi ketentuan dasar dalam penempatan TKA di Indonesia, beberapa yang penting adalah;

  1. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, kecuali bagi perwakilan Negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler tidak wajib memiliki izin.
  2. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
  3. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
  4. Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri.

Untuk mendapatkan izin penggunaan TKA, perusahaan pengguna harus membuat lebih dulu Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), yang secara khusus diatur dalam Kepmenakertrans No. 220 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengesahan RPTKA.

RPTKA menjadi dasar untuk memperoleh izin menggunakan TKA (IMTA), IMTA diatur dalam Kepmenakertrans No. 20/Men/2004 Tentang Tata Cara Memperoleh IMTA dan Permenakertrans No. 07/Men/2006 Tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh IMTA.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. RPTKA sebagai dasar untuk mendapatkan Ijin Mempekerjakan Tenagakerja Asing (IMTA), Pemberi Kerja yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA, kecuali Instansi Pemerintah, Badan-Badan Internasional dan Perwakilan Negara Asing, RPTKA sekurang-kurangnya memuat alasan penggunaan, jabatan TKA, jangka waktu penggunaan, penunjukkan tenaga kerja pendamping

Selain diatur dalam peraturan ketenagakerjaan, penggunaan TKA juga harus memperhatikan peraturan lain seperti UU Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002) pada Pasal 15 ayat (2) kepolisian melakukan pengawasan fungsional terhadap TKA antara lain tidak menyalahgunakan visa atau izin kerja, tidak melakukan tindakan kriminal, kegiatan politik dan lain-lain.

UU Keimigrasian (UU No. 6 Tahun 2011), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian dan peraturan lain misalnya Perda tentang retribusi atas TKA.

MANFAAT

Memberikan pemahaman yang konseptual dan aplikatif kepada para praktisi HRD, General Affair, Corporate Legal maupun peminat bidang tenaga kerja asing sehingga mampu menyusun RPTKA sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta mengerti dan mampu menangani semua formalitas Tenaga Kerja Asing yang dituntut berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, dalam hubungannya dengan Imigrasi, Depnakertrans, POLRI dll.

Pusat Studi Kebijakan Nasional (PUSDIKNAS) telah mempersiapkan Workshop Nasional Dua Hari dengan tema : “KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI TENAGA KERJA ASING (EXPATRIATE) DI INDONESIA”.  Kegiatan Workshop ini akan dilaksanakan pada :

HARI/ TANGGAL

TEMPAT

Kamis – Jumat

12–13 Maret 2020

Hotel Oasis Amir Jakarta

Jl. Senen Raya Kav. 135 – 137 Jakarta Jakarta Pusat

Kamis – Jumat

19-20 Maret 2020

Hotel Golden Flower – Bandung
Jl. Asia Afrika No. 15 – 17 Kota Bandung

NARASUMBER

Dr. Drs. Yuni Pratikno, SE.,MM., MH.

Seorang praktisi dan akademisi yang telah berpengalaman lebih dari 25 tahun di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Peraturan Tenaga Kerja Asing, Hukum Bisnis dan Hukum Ketenagakerjaan, Manajemen Dana Pensiun dan Kewirausahaan, Ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Ahli K3 Umum dan Kimia) di Perusahaan, Manajemen Security dan General Affair, Perizinan Perusahaan melalui OSS di beberapa Perusahaan Multinasional. Saat ini menjadi Wakil Rektor (Waket) 1 Bidang Akademik pada Sekolah Tinggi Manajemen IMMI dan dosen tamu pada Universitas Pertahanan, UHAMKA, Disdikal, SEKOAL, KORP MARINIR dan Mabes AL.

Sertifikat kompetensi yang dimiliki : Sertikasi Asesor dan Ahli Manajemenn Risiko dari BNSP, Sertifikasi Dosen Profesional dan Asesor BKD dari BAN PT, Sertifikasi Ahli K3 Umum dan Ahli K3 Kimia dari Kementrian Tenaga Kerja RI, Sertifikasi MUDP dari LSPDP

Kualifikasi pendidikan formal : S1 Ekonomi, S2 Hukum, S2 Magister Manajemen SDM dan Manajemen Internasional dan  Doktor (S3) di bidang Manajemen.

Berpengalaman menjadi Konsultan dan trainer di bidang manajemen SDM, Manajemen Risiko, K3L, hukum bisnis dan PHI di beberapa lembaga pemerintah dan swasta.

INVESTASI


Biaya Tidak termasuk Penginapan :

Rp.  3.850.000,-  (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) / Peserta

  1. Pembayaran Melalui Cash di tempat 
  2. Transfer : No. Rek. 0522.01.000210.30.4
  3. Bank Rakyat Indonesia KCP. Cempaka Putih, a/n. Lembaga Pusat Studi Kebijakan Nasional.

 Fasilitas dan Kelengkapan Workshop :

  • Materi, Modul dan Flashdisk 4 GB
  • Tas Eksklusif dan Alat Tulis Kantor (ATK)
  • Makan Siang dan coffee break
  • Sertifikat dan kwitansi Workshop Nasional

 

PENDAFTARAN


Pendaftaran Offline

  • Download Formulir Pendaftaran Peserta di sini
  • Isi formulir dengan lengkap
  • Kirimkan formulir pendaftaran yang telah diisi melalui Fax ke 021-2243 6598 atau email ke registrasi@pusdiknas.com atau admin@pusdiknas.com
  • Konfirmasi pendaftaran melalui telp.0811 996 9939 | 0812 1952 9399 (Yusuf)

Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:

  • Transfer ke Bank BRI Nomor Rekening: 0522 01 000210 304 Atas Nama: Lembaga Pusat Studi Kebijakan Nasional. Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui Fax ke 021-2243 6598 atau email ke registrasi@pusdiknas.com atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training

Bila anda membutuhkan informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini, anda dapat menghubungi 0811 996 9939 | 0812 1952 9399 (Yusuf) atau layangkan email anda ke admin@pusdiknas.com.

Bagikan Agenda:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WhatsApp kami